REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PT Ancora Mining Service (AMS) dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan atas dugaan manipulasi laporan keuangan.
Koordinator FMPK, Yosep Rizal mengatakan, mereka mengadukan dugaan tersebut AMS ke Bagian Rekayasa Keuangan DJP dan diterima oleh Irwan Martis. Dia mengatakan, AMS merupakan anak perusahaan Ancora Holding yang dimiliki Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan. Selain mengadukan kejanggalan dalam laporan keuangan AMS di 2008, FMPK juga melaporkan adanya aliran sumbangan yang tidak benar kepada Ancora Foundation.
Ketua Bagian Investigasi FMPK, Mustopo, menjelaskan, indikasi manipulasi itu terlihat dari adanya penghasilan sebesar Rp 34,9 miliar namun tidak ada pergerakan investasi. Selain itu, ditemukan bukti pembayaran bunga sebesar Rp 18 miliar padahal AMS mengaku tidak memiliki utang. FMPK juga menemukan bukti piutang senilai Rp 5,3 miliar namun tidak ada kejelasan transaksinya. "Business income-nya lebih kecil dari passive income," ucapnya kepada wartawan, Senin (10/1).
Sedangkan untuk temuan sumbangan, Mustopo mengatakan, ada sumbangan dari PT Middle East Company (MEC) sebesar 500 ribu dolar AS kepada Ancora Foundation. MEC adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Singapura dan Jakarta serta beroperasi di Kalimantan Timur. Ancora Foundation tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari temuan-temuan tersebut, mereka mencurigai adanya praktik transfer pricing.
Yosep juga menggaris bawahi perkembangan usaha Ancora Holding setelah Gita menjabat menjadi Kepala BKPM. Selama setahun terakhir, jumlah anak perusahaan Ancora menggelembung menjadi 19 unit.
Karena itu, mereka melaporkan semua temuan itu kepada DJP. Selain itu, mereka pun melihat indikasi manipulasi pajak ala Gayus Tambunan dalam kasus ini. "Kuat dugaan tindakan manipulasi laporan keuangan tersebut tidak terjadi sekali," katanya.
Menurut pengakuan Yosep, mereka berinisiatif mengusut kasus ini dari karena ada laporan dari seorang sumber yang menolak diungkap identitasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika