REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan untuk membatalkan rencana pembangunan gedung DPR terus mengemuka. Anggota DPR yang merasa tidak menyepakati pembangunan gedung diminta untuk membuat penolakan secara pribadi dengan membuat memorandum kepada ketua DPR.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menegaskan, saat ini semua fraksi menyepakati kelanjutan pembangunan gedung baru DPR. Namun, menurut dia, diyakini banyak anggota DPR yang secara personal menentang pembangunan gedung baru DPR yang memakan dana negara sekitar Rp 1,2 triliun.
Ray menuturkan, selama ini institusi DPR masih menunjukkan kinerja yang kurang baik, namun, fasilitas penunjang terus ditambah. "Ini kan bertolak belakang, fasilitas terus bertambah, tapi kinerja tidak semakin baik," paparnya.
Menurut dia, argumen yang dikemukakan petinggi DPR selalu berulang, yakni untuk perbaikan kualitas DPR. Akan tetapi, tidak ada perbaikan secara institusi.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan gedung tidak sesuai dengan realitas masyarakat, di mana harga bahan pokok yang semakin tinggi, tapi kemewahan elit di DPR semakin menjadi.