REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Pemerintah hendaknya tidak mengambil risiko politik yang lebih besar dalam menyikapi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya mengenai mekanisme pengisian jabatan gubernur, kata Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo.
"Saya ingatkan pemerintah jangan ambil risiko politik yang lebih besar. Istilah saya, jika tidak gatal jangan digaruk karena nanti malah lecet dan lebih berbahaya," katanya usai diskusi "Mendengar Suara Jogja" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat.
Menurut dia, dirinya juga bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah terkait dengan keistimewaan DIY, sedangkan hampir mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan dukungannya terhadap penetapan gubernur.
"Kami berharap bisa ketemu dengan pihak Kasultanan, Pakualaman, tokoh masyarakat, kampus, dan DPRD sehingga kami bisa menunjukkan, ini lho yang menjadi 'standing position' pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan bertanya tentang sikap mereka dengan segala stimulasi yang ada saat ini, sehingga bisa mengkristal menjadi sebuah sikap politik yang akan dituangkan dalam undang-undang.
Meskipun sebagian aspirasi warga Yogyakarta pernah terjaring dalam sidang paripurna DPRD DIY beberapa waktu lalu, hal itu belum cukup kuat untuk meyakinkan pemerintah. "Saya kira hasil paripurna DPRD DIY merupakan salah satu elemen yang sudah kita pertimbangkan. Artinya, kami mau menepis pernyataan Mendagri bahwa DPRD itu hanya tukang buat perda saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
