REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, kinerja seluruh kementerian di jajarannya sudah diserahkan ke Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).
"Sudah, sudah diserahkan kan sekarang sistemnya bisa 'online'. Sudah semua," katanya, Rabu, usai memimpin peringatan HUT ke-4 Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
Ia menambahkan, pihaknya siap menerima hasil evaluasi dari UKP4. "Ya kita sudah serahkan dan siap dievaluasi," kata Djoko.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2010, setiap kementerian/lembaga negara harus memenuhi target rencana aksi.
Secara keseluruhan, ke-47 kementerian/lembaga negara memiliki 369 rencana aksi.
Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, capaian program kerja menteri dan lembaga selama setahun harus terwujud 100 persen.
"Apabila tidak tercapai 100 persen, maka rapor kinerja menteri dan lembaga atas rencana aksi yang ditetapkannya sendiri tidak tercapai atau akan menjadi merah," katanya.
Ia menegaskan, hasil evaluasi UKP4 tak ada kaitannya dengan reshuffle atau perombakan susunan kabinet menteri. Hasil evaluasi UKP4 hanya berupa laporan standar. Hasil evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Menurut Kuntoro, jumlah rencana aksi yang ditetapkan 47 kementerian dan lembaga sebanyak 369 recana aksi yang harus diselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
