REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menegaskan, laporan UKP4 tentang pencapaian rencana aksi kementerian dan lembaga dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak terkait langsung dengan "reshuffle" atau perombakan kabinet.

"Laporan UKP4 ini tidak ada hubungannya dengan reshuffle," kata Kuntoro di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Kuntoro menjelaskan, laporan UKP4 hanya terkait dengan evaluasi pelaksanaan sejumlah rencana aksi yang telah ditetapkan untuk 47 kementerian dan lembaga.

Menurut Kuntoro, UKP4 akan mendalami setiap rencana aksi tersebut dan menyatakan apakah rencana aksi tertentu sudah tercapai atau belum.

"Idealnya setiap rencana aksi untuk 2010 sudah tercapai," katanya.

Kuntoro mengklaim, laporan UKP4 tidak akan berdampak langsung terhadap perombakan kabinet. Menurut dia, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Bahkan, Kuntoro menyebutkan, Presiden juga punya hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan laporan UKP4 sebagai bahan evaluasi kementerian atau lembaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika