REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta-Indonesia Police Watch (IPW) menuding kualitas kinerja Polri pada 2010 masih mendapatkan rapor merah. Berdasarkan penelitian IPW, kasus-kasus yang ada di kepolisian masih sarat dengan kepentingan politik.
Hal tersebut, ujar koordinator nasional IPW Kamrussamad, menyebabkan adanya kesan rekayasa dalam kasus-kasus yang selama ini mendapat perhatian publik.
"Faktor yang mempengaruhi adalah hasrat kekuasaan politik yang selalu menjadikan Polri sebagai alat kepentingan politik," kata Samad dalam paparan media Evaluasi 2010 dan Proyeksi 2011 Kinerja Polri, Kamis (30/12).
Salah satu intervensi politik pada tubuh Polri paling nyata, ujar Samad, terlihat pada program pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri. "Perusahaan pemenang tender selalu terkoneksi dengan kekuasaan politik tertentu di DPR. Pemenang tender pasti perusahaan yang sama saja. Hal ini menimbulkan inefisiensi anggaran," ujarnya, menuding.
Selain itu, Samad menilai sistem pengawasan internal Polri belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut, ungkapnya, disebabkan oleh arogansi sektoral dari pihak satuan kerja di lingkungan Polri. Dia memisalkan kasus yang terjadi pada kedua perwira tinggi Polri, Brigjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas yang tidak ditindak secara pidana.