REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufik Kiemas, menilai setgab menyalahi wujud demokrasi Indonesia. Setgab juga dikatakan Taufik lebih baik ditiadakan.

''Setgab sudah menyalahi demokrasi Indonesia,'' kata Taufik, Selasa (28/12), di sela-sela refleksi akhir tahun MPR di gedung DPR. Alasannya setgab tidak menjunjung kesetaraan diantara anggotanya. ''Setgab tidak boleh jadi pressure group. Semua harus punya hak. Minoritas harus sama dengan mayoritas,'' tuturnya lagi.

Karena itu Taufik menganggap setgab tidak diperlukan dalam politik Indonesia. Taufik menegaskan pula sikap PDIP yang tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan SBY. Katanya, bila sekarang PDIP diberi jatah menteri partai berlambang banteng ini akan menolaknya. Alasannnya, PDIP tidak mau memasuki arena politik transaksional.

Bukan berarti PDIP tidak membangun hubungan baik dengan Demokrat. Terlebih, menurut Taufik, PDIP dan Demokrat sama-sama tidak memiliki calon untuk dimajukan di pilpres 2014.

''Kita sama-sama belum punya calon,'' ujar dia. SBY tidak bisa mengajukan dirinya untuk jabatan presiden ketiga. Sedang Megawati dikatakan Taufik belum tentu mau kembali mencalonkan diri. Kondisi itu berbeda dengan Golkar yang sudah memiliki Aburizal Bakrie sebagai calon presiden.

Taufik berujar, komunikasi PDIP juga terjalin dengan partai lain. Tetapi partai lain umumnya telah memiliki calon presiden. PDIP menyadari kalau partai ini tidak bisa mencalonkan seorang diri lagi jika ingin menang di 2014.

Komunikasi yang berjalan terus dengan Demokrat bahkan diharapkannya bisa bermuara pada pengumuman nama calon presiden dan wakil presiden. Waktu yang baik, ujarnya, adalah sebelum pemilu legislatif. ''Tapi kita belum lihat juga, dengan Golkar pun kami dekat juga,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika