Selasa 28 Dec 2010 04:15 WIB

Pemerintah Didesak Lindungi Dunia Usaha Dalam Negeri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Agar dunia usaha dalam negeri bisa berbisnis lebih baik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, menegaskan pemerintah harus memberikan perlindungan kepada mereka.

Pemerintah saat ini dinilai belum memberikan perlindungan yang berarti kepada dunia usaha dalam negeri "Bahkan pemerintah lebih suka membuka peluang kepada investor asing," kata Sofyan, di Jakarta, Senin (27/12).

Karena itu, menurut dia, kemandirian ekonomi nasional masih belum dapat terwujud dengan baik. Sofyan Wanandi mengatakan, dunia usaha Indonesia masih mengalami tekanan baik eksternal maupun internal yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh lebih kencang.

Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan mencapai 6,4 persen masih belum dapat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ekonomi harus tumbuh di atas 6,7 persen sehingga peluang untuk lapangan kerja akan dapat diperoleh, katanya.

Untuk mencapai ekonomi 6,7 persen, lanjut dia, pemerintah harus menyediakan infrastruktur seperti listrik, sarana angkutan, suku bunga yang rendah dan mengurangi biaya-biaya tinggi.

Suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini tertinggi mencapai 6,5 persen, sedangkan bank sentral negara lain di Asia sudah mendekati nol persen, katanya. Kalau dibandingkan dengan negara lain di Asia, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi 6,7 persen masih lebih kecil.

Perekonomian Filipina diperkirakan tumbuh 8,2 persen, sementara Malaysia dan Thailand masing-masing delapan persen. Selain itu pertumbuhan perekonomian Vietnam mencapai sembilan persen, Cina 11 - 12 persen dan di Singapura mencapai 15 persen, katanya.

Menurut dia, tingginya pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia, karena pemerintahnya sangat peduli terhadap dunia usahanya, bahkan memberikan proteksi khusus bagi sektor-sektor strategis.

Cina dan Amerika Serikat misalnya melakukan proteksi bagi sektor-sektor strategis yang berpengaruh terhadap ketahanan dan kemandirian ekonomi nasionalnya. Ia mengatakan, pemerintah terkesan pro-asing yang terlihat dari banyaknya produk-produk dari luar negeri masuk ke pasar domestik seperti dari Cina.

sumber : Ant
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement