REPUBLIKA.CO.ID,

YOGYAKARTA -- Budayawan Emha Ainun Nadjib mensinyalir adanya kepentingan kapitalisme nasional dan global dibalik polemik Rancangan Undang-undang keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa  Yogyakarta (DIY) antara pemerintah pusat dan masyarakat Yogyakarta.

Kepentingan kapitalisme tersebut menurut Emha, terkait perebutan saham penambangan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo DIY.

"Kalau boleh teman-teman wartawan mencari sisi lain karena itu juga hanya output ketidakadilan global. Ada juga tema-tema kapitalisme di belakang itu. Ada urusannya sama pasir besi, perebutan saham dan seterusnya," terangnya.

Diakui Emha, polemik tentang  keistimewaan DIY itu semuanya bermuara pada saham industri pasir besi tersebut. "Semuanya urusan saham. Urusan pasir besi lah, yang omsetnya sangat besar, maka tidak dibiarkan Yogya ini  kaya sendiri harus ada yang tanda tangan saham dari Jakarta kan gitu dan seterusnya," tandasnya.

Karena itu Emha berharap selain keistimewaan,  masyarakat Yogyakarta juga bisa menunjukan keistimewaan tersebut berupa mengetahui  " hal-hal di balik layar".

Ikuti Whatsapp Channel Republika