REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kementerian Hukum dan HAM menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia berkomitmen pada Millenium Development Goals (MDG's).
"Salah satu faktor penurunan kualitas SDM di negara kita adalah kemiskinan,"ujar Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di peringatan Hari HAM Sedunia ke-62 di Crowne Plaza Hotel, Senin (20/12). Ia pun merujuk laporan Bappenas terkait jumlah kemiskinan tahun 2010 yang mencapai 32 juta jiwa (14,4%).
Patrialis pun menambahkan,batasan kemiskinan juga terkait pada pemenuhan akses bagi masyarakat. Maka,imbuhnya,pihaknya sedang melakukan reaktualisasi hukum yang terintegrasi pada perlindungan HAM. "Kita ingin melakukan perubahan politik yang otoritarian dulu menjadi lebih demokratis dan mencapai MDG's,"jelas politisi PAN ini.
Menurutnya,ada tiga hal yang menggembirakan untuk pengentasan kemiskinan. Yakni,fokus perlindungan masyarakat sosial untuk masyarakat miskin,perluasan akses kesehatan dan keluarga berencana bagi masyarakat miskin.
"Kita tunjukkan pada dunia,penanganan HAM kita sangat serius terutama di perundangan,"pungkas Patrialis.
Duta Besar/Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Julian Wilson mengaku akan berkontribusi dengan menjalin kerjasama negara-negara dengan populasi besar,seperti Indonesia. "Ratifikasi PBB terkait populasi anak-anak di dunia. Kita akan menjalin kerjasama dengan negara yang menunjukkan demokrasi di bidang HAM seperti Indonesia,"papar Wilson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
