REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Sri Sultan Hamengku Buwono X melancarkan kritik terhadap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Menurut Sri Sultan, demokrasi gampang dimanipulasi elit politik.
Sri Sultan mengatakan hal ini dalam seminar "Jalan Menuju Kesejahteraan: Persembahan Kagama untuk Indonesia", di Yogyakarta, Jumat.
"Pada umumnya di negara yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak dan institusi sosial politik yang masih lemah, demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite politik oportunis," katanya.
Namun Sri Sultan tidak menegaskan lebih rinci soal kategori negara yang ia maksud apakan termasuk di Indonesia. Ia menambahkan, demokrasi juga mudah dimanipulasi oleh lembaga legislatif dan eksekutif.
"(Manipulasi oleh) parlemen dan pemimpin despotik yang menawarkan janji populis agar bisa dipilih di parlemen atau eksekutif," katanya.
"Namun, setelah terpilih, mereka hanya memperluas kekuasaan, mencari rente ekonomi dan meninggalkan rakyat tetap dalam kemiskinan," lanjut Sri Sultan.
Dengan demikian, ia menilai kekuasaan hanya dijadikan 'mesin pencetak uang' untuk membeli suara. "Sehingga proses manipulasi demokrasi yang berlangsung siklikal mengikuti kalender pemilu lima tahunan," katanya.
Kritik Sultan ini dilancarkan dalam situasi tensi politik menghangat antara pemerintah dengan rakyat Yogyakarta dalam hal RUU Keistimewaan Yogyakarta. Terutama masalah di mana kedudukan Sultan dalam pemerintahan daerah. Apakah gubernur Yogyakarta dipilih langsung rakyat atau ditetapkan.