REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengacara senior, Todung Mulya Lubis, mengatakan terungkapnya kawat diplomatik Amerika Serikat terkait dengan sejumlah rahasia negara yang dipublikasikan di media Wikileaks akan membentuk budaya keterbukaan.

"Pejabat pemerintah akan berhati-hati dalam menuliskan dokumen karena tidak ada jaminan bahwa sebuah dokumen tidak terungkap," katanya.

Hal ini ia katakan dalam diskusi "Kontroversi Wikileaks dan Keterbukaan Informasi" di Gedung Dewan Pers, Jumat (17/12).

Menurut Todung, pembuatan undang-undang rahasia negara harus lebih terbuka dan perumusan undang-undang rahasia negara harus menjelaskan batasan definisi rahasia negara agar tidak multitafsir.

"Pembahasan RUU harus lebih terbuka. Tidak bisa lagi RUU negara yang merumuskan rahasia negara lebih luas multitafsir, perlu ada definisi yang tegas, ini loh rahasia negara," ujar Todung.

WikiLeaks dalam beberapa pekan terakhir mengeluarkan sejumlah dokumen Kedutaan Besar AS di sejumlah negara yang ada kaitannya dengan Indonesia. Sejumlah hal disinggung di sana seperti kepentingan AS-Cina di Indonesia, kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kasus Kopassus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika