REPUBLIKA.CO.ID, PACITAN--Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengimbau agar penyelesaian polemik mengenai Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta diselesaikan dengan kepala dingin dan bijaksana.

"Jangan sampai berpolemik terlalu jauh sehingga kehilangan arah. Perbedaan pendapat ini harus bisa diselesaikan dengan kepala dingin, artinya bagaimana nilai-nilai demokrasi dan sistem keistimewaan DIY bisa berjalan selaras," imbaunya, Rabu (15/12). 

Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, perbedaan pandangan terkait RUUK Yogyakarta akhir-akhir ini sebenarnya merupakan satu hal yang lumrah. Sebab, polemik tersebut merupakan bagian yang tidak terelakkan dari sebuah proses pembentukan/penyusunan undang-undang yang berkualitas.

Menurut dia, ada mekanisme penggodokan di DPR RI yang harus dihargai prosesnya. "Partai Demokrat secara garis-besar menghargai seluruh pandangan maupun aspirasi yang berkembang, tetapi juga menginginkan proses ini berlangsung secara tenang dan semua mau berpikir jernih," ujarnya.

Karena itu, lanjut Ibas, terbuka sejumlah opsi atau pilihan kebijakan alternatif, mulai dari pengangkatan tanpa pemilihan (penetapan), pemilihan dengan suksesi kesultanan (demokrasi terpimpin), maupun pemilihan secara terbuka (demokrasi terbuka).

"Yang jelas, sistem kesultanan Yogyakarta tidak bisa dan tidak akan pernah dihilangkan, karena itu sudah menjadi bagian dari nilai budaya bangsa Indonesia. Partai Demokrat dalam hal ini juga tetap berpendapat bahwa Sri Sultan masih yang terbaik saat ini," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika