REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin pers menyerang sistem hukum.

Kalau hal itu dilakukan, kata Tifatul, masyarakat nanti akan mencari jalan pintas dalam menghadapi persoalan terkait hukum. Meski demikian, dia mengakui kalau ada oknum-oknum di lembaga penegak hukum.

Tifatul menyampaikan hal itu untuk menjelaskan konteks pernyataan Presiden yang mengutip sebuah hasil survei bahwa pers menyerang lembaga hukum secara keras dan sistematis.

"Beliau hanya menggarisbawahi supaya, misalnya, media itu tidak menohok kepada lembaga penegakan hukumnya, tapi kepada oknum-oknumnya," kata Tifatul, Selasa (14/12).

Tifatul mengingatkan, lembaga-lembaga hukum itu bagian dari sistem.  Menurut Tifatul, memang ada oknum penegak hukum yang terlibat kasus, seperti dalam kasus Gayus, tapi hal itu bukan berarti semua kasus hukum di Indonesia seperti Gayus.

Tifatul menambahkan, Presiden dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Presiden siap dikritisi. "Beliau siap-siap saja, OK OK saja dikritisi kalau ada oknum di situ, tapi sistem harus terpelihara," ujarnya. Tifatul mencontohkan, polisi yang sering dikritisi masyarakat justru merupakan aparat penegak hukum yang bisa menjangkau hingga ke desa-desa.

Terkait imbauan Presiden supaya lembaga penegak hukum pandai berkomunikasi dan menguasai public relation, Tifatul mengatakan, hal itu agar semua isu tidak menuju ke Presiden semua. "Lembaga hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, kalau kurang menjelaskan kepada publik, orang menujunya ya kepada Presiden semua," ujar Tifatul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika