REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekitar 2.000 perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Indonesia Nasional (PPNI) melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/12).
Mereka mendesak para politisi agar memasukkan Rancangan Undang-Undang Keperawatan dalam program legislasi nasional 2011.
Perwakilan pendemo yang hadir antara lain dari Rumah Sakit Pasar Rebo, Rumah Sakit Islam Jakarta, serta perwakilan PPNI dari Provinsi DKI Jakarta, Jateng Jabar, dan DKI, serta beberapa perwakilan perawat dari Sultra, Papua.
Sekjen PPNI Harif Fadillah yang menjadi koordinator lapangan aksi itu mengatakan, sistem keperawatan belum diadopsi oleh Indonesia padahal di negara lain sistem itu sudah berjalan.
Sistem keperawatan masuk jadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan perawat.
"Kami tidak bisa tenang bekerja, karena belum terlindungi secara hukum, sehingga profesi ini masih rawan dari tuntutan hukum padahal rakyat sangat memerlukan layanan perawat khususnya di daerah terpencil yang tidak ada dokter," katanya.
Ia mengungkapkan, sejak tahun 2005 tercatat ada 33 perawat yang terkena tuntutan hukum karena melakukan tindakan medis untuk menolong masyarakat di daerah terpencil yang tidak ada tenaga medis lain seperti dokter.
Harif merasa selama ini PPNI dikhianati oleh DPR dan Pemerintah karena ada dugaan RUU Keperawatan tergeser dari Prolegnas 2010. Ia justru mempertanyakan munculnya RUU Tenaga Kesehatan (Nakes) yang akan dijadikan prioritas di tahun ini menggantikan RUU Keperawatan.
Sebelumnya, anggota Komisi IX Ansory Siregar protes atas hilangnya RUU Keperawatan dari Prolegnas 2010 yang diganti RUU Tenaga Kesehatan. Menurutnya, kejadian itu sangat aneh dan janggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
