REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menyatakan, fraksi maupun partainya siap berbeda sikap terkait masalah gubernur Yogyakarta yang harus ditetapkan.
"Fraksi Golkar siap berbeda pendapat dengan siapapun soal penetapan Sri Sultan HB X dan Fraksi Golkar sejalan dengan aspirasi masyarakat dan DPRD Yogyakarta," kata Ade di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan, sikap Fraksi Golkar adalah gubernur DIY ditetapkan, bukan dipilih. "Fraksi Golkar tegas, yakni gubernur Yogyakarta ditetapkan karena sudah sesuai dengan UUD 1945 dan adanya fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Itu dasar dari Fraksi Golkar," kata Ade.
Ketika ditanya soal penurunan bendera Merah-Putih setengah tiang oleh masyarakat Yogyakarta kemarin, Ade mengatakan, penurunan bendera Merah-Putih itu sebagai bentuk atau tanda kehilangan kepercayaan masyarakat Yogyakarta terhadap pemerintah pusat.
"Selama ini, masyarakat Yogyakarta terkenal diam. Adanya pengibaran bendera itu merupakan tanda sudah hilannya kepercayaan masyarakat Yogyakarta," kata Ade.
Hal yang sama dikatakan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani.
Puan menyebutkan, partainya tetap menginginkan agar ada penetapan gubernur Yogyakarta, tanpa melalui pemilihan.
"PDIP juga memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat dan DPRD Yogyakarta, bahwa Sultan ditetapkan sebagai gubernur," kata Puan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, fraksinya tidak serta merta menerima konsep yang ditawarkan pemerintah.
"Sejauh ini masih melihat perkembangan, bukan berarti konsep pemerintah disetujui FPD. Kita lihat perkembangan, apakah penetapan atau pemilihan karena menyangkut periodesasi," kata Jafar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika