REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi menegaskan, dinamika tentang keistimewaan Yogyakarta yang terjadi akhir-akhir ini belum mengganggu ketahanan dan stabilitas nasional.
"Belum. Ini masih proses demokratisasi," kata Muladi ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (13/12).
Muladi juga meminta para kerabat Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak terbawa emosi dan membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat. "Nanti kalau terlalu emosional akan mengganggu stabilitas politik," katanya.
Muladi menegaskan, proses demokratisasi seharusnya berlangsung dengan damai dan tidak emosional. Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat dan pihak Kesultanan Yogyakarta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan proses tersebut.
Pada saat yang sama, dia berharap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga aktif membuka forum diskusi dengan Yogyakarta, khususnya pihak kesultanan.
Muladi menjelaskan, pembahasan tentang keistimewaan Yogyakarta sedang memasuki proses politik. Dia memahami proses politik sangat terkait dengan sejumlah kepentingan sejumlah partai politik yang terlibat di dalamnya.
Oleh karena itu, menurut dia, dialog yang jujur dan terbuka akan mengarahkan proses politik itu demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, massa pendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memadati Alun-alun Utara Yogyakarta sebelum menghadiri rapat paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.
Ribuan orang itu datang ke Alun-alun Utara Yogyakarta dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan bermotor, seperti bus, mobil, dan sepeda motor. Mereka datang dari berbagai penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Mereka terlebih dulu berkumpul di Alun-alun Utara Yogyakarta sebelum menuju DPRD DIY. Massa menuju DPRD DIY dengan berjalan melintasi Jalan Trikora, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Malioboro menempuh jarak sekitar dua kilometer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika