REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sebanyak lima gubernur kepala daerah tingkat I memperoleh penghargaan ketahanan pangan 2010 yang rencananya diserahkan Presiden di Istana Negara pada Jumat (3/12). Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana di Jakarta, Kamis (2/12) mengatakan, kelima gubernur yang mendapatkan penghargaan ketahanan pangan tahun ini yakni dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
"Para kepala daerah tersebut dinilai berhasil dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan di daerahnya masing-masing," katanya. Selain lima gubernur, lanjutnya, penghargaan ketahanan pangan 2010 juga diberikan kepada 12 bupati dan Walikota yakni dari Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kolaka (Sulawesi Tenggara), Tulang Bawang (Lampung), Kampar (Riau) dan Kabupaten Gorontalo (Gorontalo).
Kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Sumbawa Barat (NTB), Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Demak (Jateng), Batang Hari (Jambi) dan Kota Padang Panjang Sumatera Barat.
Achmad Suryana menyatakan, penganugerahan penghargaan ketahanan pangan yang diselenggarakan setiap tahun tersebut juga diberikan kepada kepala desa yang mana tahun ini empat orang, kelompok masyarakat, lembaga cadangan pangan, lembaga kemasyarakatan di bidang ketahanan pangan serta pengembang pangan lokal non beras.
Selain itu juga pejabat fungsional, kelompok tani, mantri tani, produsen/penangkar benih, usaha pelayaan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), farmer managed extention (FMA), pelaku agribisnis serta eksportir hasil pertanian.
Menurut Kepala BKP, penghargaan ketahanan pangan tahun ini diberikan dalam suasana terjadinya berbagai bencana, perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim serta kondisi regional maupun global yang tidak menggembirakan sehingga baik secara langsung maupun tak langsung berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.
"Melalui pemberian penghargaan pangan diharapkan lebih memotivasi dan mendorong pihak terkait dalam pembangunan ketahanan pangan, terutama tampilnya peran kepemimpinan di daerah dalam menggerakkan stakeholer ketahanan pangan di daerahnya masing-masing," katanya.
Menyinggung kriteria yang ditetapkan pemerintah bagi penerima penghargaan ketahanan pangan tersebut, Achmad Suryana menyatakan, untuk gubernur, bupati dan walikota diantaranya adanya kelembagaan dan organisasi ketahanan pangan di daerah yang dipimpinnya. Alokasi APBD untuk ketahanan pangan, upaya mengatasi gizi buruk, rawan pangan dan kemiskinan di daerahnya serta inovasi dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika