REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Staf Khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan didesak untuk melakukan reshuffle/perombakan kabinet. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Heru menyampaikan itu menanggapi kabar penggantian menteri asal Partai Golkar oleh PDIP yang disampaikan beberapa tokoh Demokrat.

"Jangan mendesak Presiden menentukan siapa pun yang ada dalam kabinet," kata Heru di Bina Graha, Rabu (24/11). Ucapan tokoh Demokrat terkait reshuffle itu lebih dipengaruhi oleh kasus-kasus yang berkembang akhir-akhir ini, sehingga mereka berkesimpulan akan ada perombakan.

Jika ada usulan untuk perombakan, ujar Heru, sebaiknya Demokrat berkomunikasi kepada Presiden. "Harus dilewatkan pada saluran yang tepat, teman-teman Demokrat diharap menyampaikan langsung ke Presiden, kan punya hak juga," kata Heru. Dia meminta agar masyarakat jangan dikacaukan dengan isu itu.

Menanggapi isu masuknya PDIP dalam kabinet, Heru secara pribadi menilai positif jika tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati bisa bersatu. "Saya sebagai pribadi ingin tokoh Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati bersatu kembali untuk kepentingan lebih besar. Jika hal itu terjadi, maka komunikasi terjalin dengan baik."

Ikuti Whatsapp Channel Republika