REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kinerja DPR dinilai gagal dalam setahun terakhir. Pemerintah pun didesak memperbaiki metode perencanaan legislasi agar tidak sekadar mengutamakan kuantitas legislasi.
"DPR dan pemerintah harus evaluasi kinerja legislasi untuk menghindari kegagalan berulang di tahun 2011," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Eryanto Nugroho, Selasa (23/11).
Eryanto pun menyoroti komitmen kerja anggota dewan yang rendah sebagai salah satu penyebab kegagalan terus berulang. Salah satu contohnya, Senin lalu (22/11), DPR memulai Masa Sidang II untuk tahun sidang 2010-2011. Ini adalah masa sidang terakhir di penghujung tahun 2010. Tapi, dijadwalkan sangat singkat hingga 17 Desember.
Jadi, cetus Eryanto, total hanya ada 19 hari kerja. "Sudah dapat dipastikan target 70 RUU untuk tahun 2010 tidak akan tercapai, karena hingga saat ini baru 15 UU selesai,"cecarnya.
Seharusnya, lanjut Eryanto, DPR mengoptimalkan waktu dengan kerja di hari libur dan masa reses untuk meminimalisasi kegagalan. "Harus ada evaluasi memperbaiki metode perencanaan legislasi agar tak sekadar utamakan kuantitas legislasi," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika