REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Komisi I akan mendukung apapun kajian pemerintah terkait dengan hibah atau bantuan pesawat F-16 dari Amerika Serikat. "Komisi I akan dukung upaya pemerintah untuk melakukan kajian terkait hibah tersebut, apapun keputusan pemerinTah nantinya," kata Nurhayati di Jakarta, Kamis (18/11).
Menurut dia, pemerintah tentu punya pertimbangan matang dalam persoalan tersebut. "Kalau dari hasil kajian, pemerintah mengatakan bantuan itu tidak pantas diterima, kita (Komisi I) juga akan terima (sikap itu)," kata Nurhayati.
Upaya pemerintah yang mengatakan bahwa akan mengkaji bantuan atau hibah F-16, jangan sampai membebani buat negeri ini. "Bantuan apapun kalau tidak kita perlukan buat apa. Hibah atau bantuan, kalau memang kita butuhkan, kita akan terima dengan senang hati. Tapi kalau ada keinginan pemerintah untuk mengkaji, tak masalah. Jangan sampai bantuan akhirnya membebani kita. Kalau kita punya anggaran, ya kita beli baru saja," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR itu.
Memang diakui adanya pemikiran yang berkembang, apakah Indonesia membutuhkan pesawat tempur atau pesawat angkut untuk misi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi bencana. Ia menambahkan, masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah garis terdepan dari perubahan iklim serta memiliki daerah yang luas. Sehingga, kata dia, dibutuhkan peralatan perang yang memadai.
"Memang ada pemikiran bahwa alat utama sistem persenjataan ini juga harus dipersiapkan untuk menjaga keamanan wilayah NKRI untuk melindungi rakyatnya. Tapi ketika bencana juga bisa difungsikan. Misalnya pesawat Hercules bisa dimanfaatkan saat perang dan juga bisa untuk mengangkut bantuan. Itu yang harus dijadikan prioritas ke depan," kata Nurhayati.
Sementara terkait tawaran dari negara lain seperti China untuk membantu korban bencana Mentawai, Nurhayati mengatakan, bantuan asing tersebut bisa diterima asalkan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. "Kalau asing cepat sekali untuk memberikan bantuan itu dan langsung datang. Tapi apakah kita siap?. Lebih baik kita atasi sendiri, oleh pemerintah sendiri. Kalau untuk Mentawai tidak perlu dulu lah karena ini beda dengan Aceh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika