REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Pemerintah mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals 2015. Langkah yang dilakukan adalah harmonisasi pelaksanaan MDGs dengan sumber corporate social responsibility (CSR).

Hal tersebut diungkapkan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Nina Sardjunani, dalam Temu Media di Hotel Gumilang Regency, Jumat (12/11).

Ia menegaskan pemerintah tak akan mengatur pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh pihak swasta, namun lebih kepada melakukan harmonisasi CSR dengan MDGs. “Jadi kita kasih pandangan apa tujuan MDGs karena kalau CSR diarahkan ke MDGs ini akan bisa membantu percepatan pencapaian target semakin mudah,” kata Nina.

Ia menuturkan, untuk mendukung pencapaian MDGs di negara berkembang sebenarnya negara maju diharuskan memberi dukungan 0,7 persen dari produk domestik brutonya, namun berdasar catatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa baru 0,31 persen.

“Kita selalu mengingatkan negara maju untuk memenuhi 0,7 persen tapi kita tidak dalam posisi meminta-minta karena itu pembiayaan inovatif terus kita gali ke dalam salah satunya dengan CSR,” ujar Nina.

Selain itu, skema pembiayaan inovatif lainnya adalah dengan jalinan public private partnership (PPP) untuk MDGs. Nina menambahkan PPP dalam MDG tidak dapat dipisahkan dengan CSR. Ia melanjutkan PPP sendiri sudah banyak dilakukan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun belum diatur dengan baik, misalnya seperti klinik bersalin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika