REPUBLIKA.CO.ID,KULONPROGO--Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, berjanji akan membantu membuat masterplan jika daerah mengajukan relokasi. Selain itu, Syamsul mengatakan pihaknya akan menyiapkan bantuan stimulus untuk penggantian rumah-rumah yang rusak.
Meski demikian, ungkap Syamsul, bantuan tersebut hanya dapat dilakukan bila relokasi disepakati oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan warga. "Bapaknya rakyat harus dari pemda dong. Pasti bupati harus tahu rakyatnya. Jadi masyarakat diajak. Karena memang relokasi bertujuan agar masyarakat aman dari bencana,"ujar Syamsul usai meninjau posko pengungsian di Kulonprogo, Kamis (11/11).
Syamsul pun menilai seharusnya relokasi dilakukan atas inisiatif dari pemerintah daerah. Menurutnya, Kepala Daerah yang menunggu koordinasi dari pusat adalah salah kaprah. "Di mana-mana pasti Pak Bupati yang tahu rakyatnya," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih terfokus pada status tanggap darurat di daerah-daerah bencana. Soal pengungsi, Syamsul menjamin tentang ketersediaan logistik yang dimiliki negara untuk kebutuhan pengungsi. Menurutnya, sebelum status merapi diturunkan dari awas menjadi waspada, pemerintah masih akan menanggulangi kebutuhan tersebut.
Namun, Syamsul menegaskan terhadap kabupaten dan kota yang meminta bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban. "Segala kebutuhan dicover. Tiap sore ada rakor kami mendengarkan informasi dari provinsi di Jl.Kenari, DIY.Kami siap tinggal pertanggungjawaban harus bagus.Kalau seminggu ya seminggu,"jelasnya.
Sementara, berdasarkan data BNPB hingga Kamis(11/11) pukul 06.00 WIB, terdapat 360.557 jiwa warga yang mengungsi di 1131 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sleman dan Klaten menjadi penyumbang jumlah pengungsi terbesar dengan 102.812 jiwa (Sleman) dan 233.994 jiwa (Jawa Tengah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika