REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Melonjaknya jumlah pengungsi Merapi yang mencapai 40 ribu jiwa pasca letusan hebat Jumat dini hari kemarin jelas berpengaruh pada dana tanggap darurat untuk penyelesaian masalah bencana tersebut. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan sedikitnya saat ini dibutuhkan dana Rp 21 miliar untuk penyelesaian dan penanggulangan tanggap darurat bencana Merapi tersebut.

Dana itu kata dia akan diambil dari APBD Kabupaten Sleman dan Pemprov DIY. "Saat Sleman mengeluarkan surat yang menyatakan wilayahnya dalam kondisi tanggap darurat maka Pemkab setempat konsentrasi APBD untuk penyelesaian masalah itu dengan alokasi dana Rp 4 miliar. Tetapi ternyata dibutuhkan Rp 9 miliar. Karenanya Pemprov juga lakukan itu," tandas Sultan di kantor BPPTK Yogyakarta, Jumat (5/11) sore.

Namun, kata dia, dengan letusan hebat Jumat dini hari kemarin dan diikuti perluasan zona rawan bencana hingga 20 km maka peningkatan gelombang pengungsi tidak bisa dihindari. Kondisi ini kata Sultan jelas akan berdampak pada kebutuhan dana tanggap darurat. "Kalau pengungsinya sampai segitu ya paling tidak Rp 21 miliar," tandasnya.

Kebutuhan dana itu kata Sultan, bisa saja tercukupi jika pemerintah kabupaten memiliki keberanian untuk mencoret seluruh anggaran di APBD setempat dan difokuskan pada penanganan tanggap darurat ini. Tetapi kata Sultan Provinsi sendiri tidak akan beroangku tangan untuk memenuhi kebutuhan itu. "tetapi dari awal sudah harus dikonsultasikan dengan BPK sehingga jangan sampai menjadi bencana kedua nantinya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika