REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kepergian rombongan anggota DPR dalam rangka pengawasan haji pada 9-21 November mendatang sebagai tindakan yang tak profesional dan mubazir. Lantaran mereka membawa keluarga yang dikhawatirkan tak bakal menghasilkan rekomendasi perbaikan kualitas pelaksanaan ibadah haji.
"ICW sangat prihatin dan kecewa serta patut dikritisi pada anggaran yang digunakan. Lantaran membawa keluarga tapi ditanggung negara. Ini tak profesional,"papar Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, di kantornya, Jumat (5/11).
Tim pengawasan haji yang terdiri dari 67 anggota DPR beserta pendampingnya, imbuh Ade,tak menutup kemungkinan menggunakan uang dari Kementerian Agama dan uang jamaah haji. Hal ini dibuktikan dengan memo dari Kepala Perwakilan RI Staf Teknis Urusan Haji, M Syairozi Dimyathi, pada Bendahara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Sektor Luar negeri pada 21 November 2009 lalu. Di dalamnya ada permintaan pembiayaan akomodasi rombongan Komisi VIII DPR di Hotel Al Madina Palace, Jeddah. Biaya yang diminta 8.675 real atau senilai Rp 21,687 juta.
ICW pun miris pada fakta ini. Ade menambahkan, jika hal tadi yang terjadi ketika melakukan pengawasan,tak bakal membuahkan temuan yang berarti karena menghabiskan waktu menemani beribadah para pendampingnya. "Ketika nyambi menemani pasti fasilitas negara dipakai,sehingga tujuan untuk memperbaiki kualitas ibadah haji tak akan tercapai dan pembiayaannya mubazir," cecar Ade.
Justru ICW mengkritisi waktu pengawasan yang hanya terjadi saat ibadah haji berlangsung. Padahal,lanjut Ade,seharusnya anggota DPR mengawasi dua fase penting sebelum musim ibadah haji berlangsung. Yakni, dalam penentuan BPIH dan ongkos haji untuk penentuan pengadaan akomodasi pondol jamaah. "Titik ini paling rawan karena ada isu suap dan penyimpangan lainnya," sebut Ade. Seperti dalam pengadaan pemondokan, katering, dan transportasi sebelum ibadah haji dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
