Sabtu 30 Oct 2010 03:52 WIB

Peduli Merapi-Mentawai, Wakil Ketua DPR Minta Semua Kunker Ditunda

Rep: indira/ Red: Krisman Purwoko

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta seluruh kunjungan kerja keluar negeri ditunda. Kunjungan kerja di dalam negeri pun diminta dipersingkat agar memberi waktu kepada dewan berkonsentrasi mengurus bencana di Mentawai dan Merapi.

‘’Kunjungan kerja keluar negeri, terutama di hari-hari ini, sungguh tak elok,’’ ujar Priyo, Jumat (29/10), di gedung DPR. Sampai kapan penundaan kunjungan kerja itu namun tidak dapat disampaikan Priyo. Menurutnya, ketika kondisi negara sudah normal baru aturan itu bisa dicabut. Bencana di Mentawai dan Merapi membuat dewan perlu lebih banyak bekerja di dalam negeri.

Terkait penundaan, Priyo sudah berbicara dengan Ketua Komisi II dan Ketua Badan Legislasi yang dalam waktu dekat merencanakan kunjungan kerja ke Cina dan India serta Belanda. Priyo menyerukan penundaan kunjungan kerja ke seluruh komisi dan alat kelengkapan. Ia tak sekadar mengimbau komisi yang ada di bawahnya saja, yakni Komisi I,II, dan III.

Priyo mengatakan, anggota DPR yang datang dari daerah pemilihan Sumatra Barat dan DI Yogyakarta sudah melaporkan kondisi dari daerah bencana masing-masing. Rencananya, Senin (1/11), pimpinan DPR dijadwalkan bertolak ke Yogyakarta untuk memantau kondisi penanganan bencana Merapi.

Dari situ pimpinan diagendakan mengunjungi pula Mentawai. Anggaran sebesar Rp 150 miliar juga dikatakan Priyo telah disetujui DPR dari APBN untuk dikucurkan bagi penanganan bencana di Mentawai, Merapi, dan Wasior.

Meski sudah diberi lampu merah, Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, mengatakan badan legislasi berencana bertolak ke Belanda pada 8 November ini. ‘’Dalam rangka RUU Bantuan Hukum,’’ ujar dia. Belanda dipilih sebab penyelenggaraan bantuan hukum di Negara Kincir Angin itu dikenal berjalan baik. Kepergian itu namum belum pasti sebab badan legislasi belum menerima respons dari pihak yang akan dikunjungi di sana.

Ignatius memastikan kepergian badan legislasi memperhartikan aspirasi publik yang banyak menyorot kunjungan kerja DPR. ‘’Jumlah peserta dibatasi, mungkin hanya perwakilan fraksi. Kunjungan juga rencananya dipercepat,’’ sambungnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement