REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Untuk perluan penanganan dan antisipasi bencana vulkanik Gunung Merapi di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Pemerintah siap mengucurkan dana taktis.
Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Kadir Karding, mengatakan kucuran ini akan dialokasikan dari dana siaga pemerintah pusat yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Namun besarnya berapa, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum dapat memastikan. “Prinsipnya dana taktis ini siap jika dibutuhkan,” ungkap Kadir di Semarang, Ahad (24/10).
Menurutnya, dana taktis ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk keperluan jangka pendek seperti tanggap bencana Merapi, atau jangka panjang berupa relokasi korban, seperti halnya pada banjir Wasior, Papua.
Dengan begitu, upaya pemerintah daerah yang wilayahnya masuk dalam kawasan bencana letusan Gunung Merapi, seperti Jawa tengah dan DI Yogyakarta, akan bisa diringankan. Sebab, jika pemerintah daerah di sekitar lereng Gunung Merapi tidak siap dengan kondisi tanggap darurat yang harus segera dilaksanakan, maka pemerintah pusat siap untuk mengucurkan dana taktis tersebut.
Kadir juga mengakui, masih adanya kendala dalam penggunaan dana taktis di tingkat daerah, sehingga kesiapan untuk menghadapi bencana masih terkesan lambat dan kurang sigap. Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, masih jelasnya, baru akan mengucurkan dana taktis untuk tanggap bencana jika telah ada pernyataan resmi dari Kepala Daerah di bawahnya.
Sementara kebutuhan penanganan bencana dan darurat sangatlah mendesak. “Oleh karena ituregulasi tentang penggunaan dana taktis ini sudah seharusnya dirubah dengan mempertimbangkan kepentingan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung dengan kesiapan aparat daerah dalam melasanakan tanggap darurat ini, Kadir mengakui masih saja banyak persoalan di sejumlah lini pelaksanaan. Seperti kekurangsiapan pemerintah daerah hingga lemahnya koordinasi pelaksanaan antar pihak terkait di lapangan. Sehingga ia sangat menyayangkan kekurangsiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana erupsi Merapi ini.
Menurutnya, persiapan pemerintah daerah dalam tanggap bencana Merapi yang sudah berstatus siaga ini sangat memrihatinkan. Berbagai saran dan prasaran penunjang tanggap bencana belum siap.
Lokasi pengungsian belum siap, jalur evakuasi belum dibenahi, dan masih banyak lagi sarana pendukung lain yang memadai. “Kami mendesak kepada pemerintah daerah harus mengoptimalkan kesiapannya bencana erupsi Merapi ini agar tidak timbul korban jiwa,” tandas Kadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika