REPUBLIKA.CO.ID,Jakarta--Menanggapi isu perombakan kabinet SBY Jilid II yang santer beredar, Ketua Fraksi PAN (FPAN), Tjatur Sapto Edy, mengaku tidak kuatir. Selama menjabat sebagai menteri, menurut Tjatur, ketiga menteri asal PAN yang duduk di kabinet saat ini menunjukan performa yang baik, bahkan berprestasi.
"Lebih baik dari yang lain, lah," ucap Tjatur saat dihubungi Republika melalui sambungan telepon, Ahad (24/10). Ketiga menteri asal FPAN adalah Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM), dan Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan).
Untuk Hatta Rajasa, prestasi yang disebutkan Tjatur di antaranya berhasil menunjukan pertumbuhan ekonomi makro yang lebih baik dibanding tahun lalu. Selain itu, Hatta pun mampu menjada kurs mata uang tetap stabil dan memperbaiki Indeks Harga Saham Gabungan. Sekalipun Tjatur mengakui prestasi Hatta terganjal pertumbuhan ekonomi mikro yang lambat, Tjatur berkelit, "Tugas Menko memang mengurusi ekonomi makro."
Untuk Patrialis Akbar, Tjatur menyebutkan program Kemenkumham mempercepat proses keimigrasian yang lebih cepat sebagai prestasi. Begitu pula dengan program Imigration on Board yang membuat pengurusan imigrasi di atas pesawat dan pemberian tabungan kepada tahanan yang bebas masa tahanannya. Menhut pun dipuji Tjatur melalui berbagai program yang pro-masyarakat. "Perusahaan asing sudah tidak bisa seenaknya pinjam-pakai hutan," tandas Tjatur.
Menurut Patrialis, perombakan kabinet merupakan bentuk nyata hasil evaluasi presiden atas kontrak politik dan pakta integritas untuk semua menteri. Dan melihat prestasi yang disebutkannya tadi, Tjatur yakin menterinya dapat bertahan dari perombakan kabinet tahun ini. "Apapun keputusan presiden, kami mendukungnya," ujarnya.
Tjatur pun yakin, dengan prestasi dan integritas yang dimiliki ketiga menterinya, FPAN dapat bertahan di kabinet. "Kalaupun ada yang dicopot, kami tidak akan merengek kepada presiden," tambahnya. Tjatur yakin SBY tidak akan melakukan perubahan drastis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika