REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfidz mengatakan, tak ada alasan dari Presiden Yudhoyono untuk me-'reshuffle' menteri dari PPP. "Tidak ada alasan bagi Presiden melakukan 'resfuffle' menteri dari PPP. Karena menteri dari PPP tidak di bawah standar. Saya yakin tidak akan di'reshuffle' termasuk Menteri Agama dan Menteri Perumahan," kata Irgan.

Ia menambahkan, untuk satu tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono-Wapres Boediono memang ada kekurangan, tapi bukan berarti mengganti menteri dari PPP. "Ada kekurangan dari menteri-menteri tertentu dan Presiden melakukan evaluasi. Apakah berujung pada 'reshuffle' terserah Presiden," kata Irgan.

Pascasatu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, banyak tuntutan dari masyarakat agar para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diganti. Wacana Reshuffle tersebut, juga selaras dengan hasil evaluasi yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sebelumnya lembaga yang dibentuk presiden dan berada dibawahnya langsung itu melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Beberapa para menteri yang dinilai kurang, salah satunya adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Desakan mengganti Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga disuarakan berbagai kalangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika