REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, demonstrasi satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berlangsung secara proporsional. "Soal aksi itu, saya lihat sudah proposional, meski di beberapa tempat ada sedikit keributan tapi tidak menganggu esensi demokrasi yang kita miliki. Demonstrasi yang terjadi kemarin menurut saya masih wajar-wajar saja. Tidak seperti yang dikhawatirkan berlebihan dari pemerintah. Wajar saja lah dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan," imbuhnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/10).
Ia menambahkan, meratanya aksi-aksi yang terjadi kemarin, merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa. "Hanya memang kalau melihat meratanya aksi-aksi yang terjadi, ini harus menjadi bahan intropeksi dan koreksi bagi pemerintah yang sekarang ini. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa dalam aksi yang kemarin menunjukan kegelisahan. Itu representasi dari masyarakat," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Selain dari aksi yang terjadi kemarin yang menunjukan ketidakpuasan masyarakat, pemerintah juga harus melihat kenyataan dengan hasil berbagai survei yang dilakukan terkait dengan kinerja pemerintah. "Itu yang terbukti dari lembaga survei, yang ada, yang menunjukan adanya penurunan yang cukup drastis dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ini. Sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi. Tidak hanya evaluasi dalam banyak hal perlu menerima dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat," tutur dia.
Ia menyarankan agar evaluasi dilakukan di berbagai bidang seperti seperti ekonomi, hukum, rasa nyaman dan keamanan masyarakat. "Ini prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah," ujar Pramono.
Pramono juga menyayangkan adanya aksi penembakan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran. "Menurut saya terlalu berlebihan. Upaya dilakukan penembakan walaupun peluru karet, apapun kita ini negara demokrasi sehingga itu memberikan contoh yang tidak baik. Saya yakin teman-teman ini membutuhkan ruang mengekspresikan suara hati mereka. Kalau ekspresi itu ditekan dengan cara alat-alat kekuasaan. Saya yakin ini merugikan pemerintah sendiri," tanas Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika