REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera mewujudkan reformasi agraria melalui upaya kepemilikan lahan di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kesejahteraan petani. "Hanya Reformasi Agraria yang bisa menjadi jalan pintas mengatasi arus kemiskinan yang semakin dirasakan petani-petani di pedesaan," kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1999, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 47,97 juta jiwa, dan pada 2003 turun menjadi 35,6 juta jiwa. Dari jumlah 35,68 juta jiwa itu, sedikitnya 22,69 juta orang berada di pedesaan. "Karena sebagian besar warga pedesaan bermata pencaharian petani, maka artinya sebagian besar rakyat miskin di negeri ini adalah petani," ucap Syahganda seraya menyebutkan pada 2001, 55 persen dari penduduk miskin di Indonesia adalah petani.

Dikatakan, kemiskinan petani di pedesaan berkorelasi dengan rendahnya kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,25 Ha untuk satu keluarga. Dengan kepemilikan lahan yang sangat sempit itu, petani terjebak dalam kemiskinan struktural, yang tidak memberikan peluang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ia juga mengutip data yang sempat diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto beberapa waktu lalu, saat ini 56 persen aset nasional dikuasai hanya oleh sekitar 6,2 persen penduduk Indonesia. Dari data itu, sebanyak 62-87 persen aset nasional itu dalam bentuk tanah.

Sementara petani gurem yang mempunyai tanah kurang dari 0,5 Ha jumlahnya justru mencapai 56,5 persen. Bahkan di Jawa Tengah, rata-rata kepemilikan lahan penduduk hanya 0,25 Ha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika