REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, seiring dengan pertumbuhan demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia maka rakyat semakin cerdas mengawasi dan menilai kualitas partai politik yang ditandai dengan pilihan rakyat dalam pemilu.

"Kalau ada yang tidak konsekuen dan mengejar kepentingan sendiri, rakyat akan tahu dan hati-hati rakyat cerdas, bisa diganjar dalam pemilu mendatang. Harapan saya ke depan makin baik," kata Presiden dalam wawancara khusus dengan sebuah radio swasta di Jakarta, Rabu, terkait adanya penilaian mengenai sejumlah perbedaan pendapat antara parpol dengan pemerintah walaupun tergabung dalam sebuah koalisi.

Kepala Negara menjelaskan, hingga saat ini komunikasi dengan partai koalisi berjalan dengan baik. "Kalau kita evaluasi, pada umumnya kebersamaan partai pendukung baik, kecuali beberapa kasus, rakyat juga tahu, dalam konteks ini mari kita kembali ke nota kesepakatan karena partai itu (ikut koalisi-red) dengan sukarela, tidak dipaksa," kata Presiden.

Presiden mengatakan, kondisi itu merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai namun hal tersebut justru menjadi tantangan bagi peningkatan kualitas demokrasi nasional di masa mendatang. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kader Partai Golkar mengeluarkan pernyataan yang meminta agar Partai Golkar mempertimbangkan kembali keberadaannya dalam sekretariat gabungan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Boediono.

Pernyataan itu antara lain dikemukakan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai. Keduanya berpendapat, Golkar harus mengkaji ulang posisinya di Setgab.

Kajian terhadap posisi Golkar di Setgab itu bukan tanpa alasan sama sekali. "Kalau ada kebijakan dari Setgab yang salah, maka Partai Golkar akan terkena imbas. Sebab Ketua Hariannya adalah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie," kata Yorrys.

Ikuti Whatsapp Channel Republika