REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ridaya Laode Ngkowe dari Publish What You Pay mengatakan, DPR harus berani mengubah praktik penyusunan anggaran. "Termasuk menyisir mata anggaran yang berpotensi pada pemborosan dan tidak bersetuhan langsung dengan kepentingan rakyat," ucapnya.

Sejumlah mata anggaran dipandang bisa direalokasikan bagi program-program kemakmuran rakyat. Koalisi LSM untuk APBN juga meminta presiden tidak sekadar beretorika melakukan penghematan.

"Segera keluarkan Perpres penghematan dan membatalkan pembentukan tim penghematan anggaran karena akan berimplikasi pada tumpang tindih peran Menkeu dan DPR," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim penghemat anggaran yang akan mendata anggaran-anggaran mana saja yang terbilang boros dan tidak berperngaruh pada rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika