REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa mengatakan bahwa Presiden pasti mengevaluasi para menterinya dan memberikan penilaian. "Soal reshuffle, bukan kewenangan saya berbicara. Tapi kita tidak akan terkejut kalau terjadi. Siapa pun yang mendapat mandat untuk memimpin negeri ini pasti ingin memastikan pembantunya adalah orang-orang terbaik," katanya dalam diskusi mingguan Radio Trijaya "Setahun SBY-Boediono" di Jakarta, Sabtu.
Menurut Daniel, Presiden selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja menterinya. "Presiden, ketika memilih menteri dan setelah setahun pasti ada evaluasi secara berkala. Evaluasi ini menjadi milestone, tahapan untuk melihat capaian dari program yang sudah diprioritaskan," ujarnya. Daniel menambahkan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan penuh Presiden dan jika itu pun terjadi merupakan hal yang biasa dan wajar.
Ia menilai, Kabinet Indonesia Bersatu II dapat meningkatkan kapasitas kerjanya, jika para menteri memiliki visi dan mampu melakukan gebrakan yang akan membuat kerja pemerintahan lebih bergaung.
Sementara itu, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, Presiden Yudhoyono kemungkinan besar merombak Kabinet Indonesia Bersatu II pada satu tahun pemerintahannya bersama Boediono. Namun, alasan politis akan lebih kental mewarnai perombakan kabinet dibandingkan alasan penilaian kinerja, meski di depan publik Prseiden Yudhoyono memakai alasan kinerja.
"Namun sesungguhnya perombakan itu lebih kental dengan nuansa politis. Didepan publik, Yudhoyono akan pakai alasan kinerja. Tapi di belakang layar sesungguhnya lebih kental alasan politis," katanya.
Ia memprediksi, sejumlah menteri yang mewakili partai politik akan ditarik dari kabinet dan digantikan oleh kalangan profesional "Tetapi, menteri dari kelompok profesional itu tetap memiliki kedekatan dengan partai politik," tuturnya.
Menurutnya, banyak menteri KIB II yang layak mendapatkan "kartu merah", bukan hanya rapor merah. "Tetapi, banyak menteri yang layak dapat kartu merah itu terselamatkan oleh partai politik yang menaunginya," kata Burhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika