REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ronny Lihawa, mengatakan bahwa evaluasi kepemimpinan Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak hanya terkait secara individu. Evaluasi juga menyangkut Polri sebagai institusi.
Pasalnya, ungkap Ronny, Kapolri menyusun kebijakan bersama dengan para perwira tingginya seperti deputi dan kepala bagian seperti kabareskrim, kabaintelkam, dan kabaharkam. "Evaluasi tidak pribadi. Kebijakan-kebijakan dilakukan oleh deputi, kaba sehingga oleh kelompok bukan orang," tutur Ronny saat dihubungi republika, Jumat (15/10).
Sementara itu, ketika ditanya soal kasus-kasus yang menerpa BHD saat memimpin Polri, Ronny hanya menganggap hal tersebut suatu musibah. Ia pun mengatakan kasus seperti kasus Gayus dan rekening gendut perwira merupakan kesalahan dalam tataran pelaksanaan, bukan kebijakan. Meski demikian, Ronny menyarankan supaya Kapolri yang akan datang, Komjen Pol Timur Pradopo agar lebih tegas dalam menghadapi kasus-kasus yang menerpa Polri.