REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejakhtera (PKS) membantah rumor yang menyebut partainya akan mengganti menterinya di kebinet Indonesia Bersatu Jilid II. PKS memandang, kader mereka yang ditempatkan di pos kementerian telah terlepas dari ikatan partai.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen PKS, Anis Matta saat dihubungi Republika, Kamis (14/10). Menurutnya, PKS tidak dalam kapasitas untuk mengevaluasi kinerja menteri. Evaluasi, ungkapnya, merupakan wewenang presiden selaku pimpinan para menteri.

''Tidak benar isu yang menyebut kami akan mengganti menteri. Itu semua bukan wewenang partai. Merekapun (Menteri) telah terlepas dari partai,'' ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini.

Walau begitu, tetap ada evaluasi intern atas kinerja pemerintah. Dia menjelaskan, penilaian PKS akan dilakukan secara keseluruhan. Pihaknya belum melakukan kajian internal atas kinerja tiap menteri. ''Belum ada evaluasi. Kita lihat secara keseluruhan saja,'' katanya.

Dia enggan menilai kinerja kabinet sepanjang satu tahun masa pemerintahan. Menurutnya, hal itu masih dalam pembahasan internal. Terkait reshuffle sejumlah pos menteri, PKS menyerahkan sepenuhnya pada presiden. PKS, ujarnya, belum berbicara dengan SBY mengenai evaluasi maupun penilaian kinerja menteri. ''Belum dibicarakan,'' ujarnya singkat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika