REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menegaskan, upaya-upaya untuk mengganti Presiden merupakan tindakan inkonstitusional. Hatta mengatakan, mengganti Presiden itu ada saatnya, yakni pada pemilu. Semua warga negara berhak untuk berpartisipasi.
“Kita memiliki pemilu, kalau ingin katakanlah mengganti Presiden, nanti ada pemilu, ada saatnya, ada 2014 pemilihan presiden, siapa pun warga negara bangsa ini boleh bertarung,” kata Hatta di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/10). Hatta menyampaikan itu ketika diminta tanggapan soal adanya pertemuan tokoh-tokoh menentang pemerintah.
Hatta mengatakan, setelah terpilih pemimpin melalui pemilu yang demokratis, maka pemimpin itu harus dihormati. “Setelah bertarung, terpilih Presiden, kita hormati, beri kesempatan memimpin negeri ini, begitu negara demokrasi, jadi hormati pemilu, hormati negara demokrasi,” katanya.
Menurut Hatta, bangsa Indonesia sudah melakukan reformasi yang luar biasa karena ingin membangun negara ini menjadi negara demokrasi. “Kita tidak ingin menjadi negara otoritarianisme, kita ingin negara demokrasi, kita ingin setiap warga negara bangsa ini menjadi apa pun, menjadi presiden, menjadi menteri,” katanya.
Ketika sudah mencapai tahap seperti ini, ketika ada pemilu dan pemilukada secara langsung, maka semua pihak harus menghormati. “Semua dipilih oleh rakyat, Presiden dipilih oleh rakyat, maka hormati itu, jadi jangan kita bermimpi untuk kembali lagi kepada sistem lama yang katakanlah tidak lagi mentaati demokrasi, tidak lagi mentaati pranata hukum,” kata Hatta.
Apakah suara-suara yang menentang pemerintah itu mengganggu Presiden? “Kalau orang ibarat berjalan itu semilir ombak-ombak itu ada, biasa dalam kehidupan demokrasi, biasa. Yang namanya ketidakpuasan, protes, kritik, itu lumrah dalam negara demokrasi,” kata Hatta.
Dia menambahkan, bangsa Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, namun masih banyak yang harus dikerjakan. “Sebagaimana saya katakan tadi, ada kemajuan, ada yang harus dikerjakan, tapi kalau mau menurunkan Presiden, itu inkonstitusional,” kata Hatta yang juga Menko Perekonomian ini.
Menanggapi pertemuan para tokoh yang menentang pemerintah di kantor PP Muhammadiyah, Hatta mengatakan, sebaiknya ada dialog dengan pemerintah. “Kita dialog saja,” kata Hatta. Namun, Hatta tidak menjelaskan sikap pemerintah jika para tokoh itu enggan untuk diajak dialog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika