REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mengurangi kebersamaan serta persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Penilaian itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Persatuan Purnawirawan ABRI (Perpabri) di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, ketika menjelaskan kegaduhan dan dinamika politik bangsa setelah lebih dari sepuluh tahun reformasi.
"Kita juga melihat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mengurangi kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa," ujarnya.
Presiden pun mengakui pemilihan kepala daerah secara langsung juga menimbulkan sejumlah ekses yang menimbulkan dinamika dan kegaduhan. Begitu pula, lanjut dia, dengan suasana parlementer yang lebih sering menonjol padahal Indonesia menganut sistem presidensil.
"Memang secara jujur harus saya akui dan jujur saya sampaikan ada ekses dalam perubahan yang terjadi di negeri ini," ujarnya. Salah satunya, menurut dia, adalah kebebasan melampaui batas yang tidak diiringi dengan ketegasan penegakan hukum.
"Terhadap ini semua kami sungguh berharap kepada para sesepuh, purnawirawan, untuk memahami gerak dan dinamika pembangunan bangsa seperti ini yang seringkali penuh dengan dinamika, kerawanan, kegaduhan, tapi Insya Allah dengan langkah-langkah pasti, dengan kerja keras kita semua dapat ditata kembali menuju masa depan dicita-citakan," tuturnya.
Namun, sebagai kepala pemerintahan yang sedang mengemban amanah Presiden berjanji untuk terus mengelola dengan penuh tanggung jawab berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.
Perubahan ke arah lebih baik, menurut Presiden, adalah sebuah keniscayaan dengan tidak meninggalkan konsensus para pendiri bangsa serta empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
