REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menyatakan penundaan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda tidak terkait politikus anti-Islam, Geert Wilders.

Saat dihubungi di Jakarta, Ahad (10/10), ia menyatakan, dalam pidatonya sesaat sebelum keberangkatan ke Belanda pada 5 Oktober Presiden tidak sekali pun menyebut nama Wilders. "Presiden nggak pernah sebut-sebut Geert Wilders," ujarnya.

Djoko mengungkapkan, dalam pidatonya di Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Yudhoyono dua kali menyatakan bahwa penjadwalan ulang kunjungan ke Negeri Kincir Angin itu karena tidak nyaman dengan pengadilan di Den Haag yang memproses tuntutan sejumlah pihak termasuk RMS di pengasingan,

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai isu tentang Geert Wilders akan lebih mengganggu rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, daripada tuntutan hukum yang diajukan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS).

Wilders adalah anggota parlemen anti-Islam dan menjabat sebagai pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV), katanya, di Jakarta, Minggu. Selain itu, Wilders juga memproduksi film pendek bernuansa politis "Fitna" yang banyak mendapat kecaman dari kaum Muslim.

Hikmahanto mengkhawatirkan ada gerakan dari Wilders dan pendukungnya untuk mengganggu kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda. Jika ini terjadi, maka dikhawatirkan hubungan bilateral RI dan Belanda akan terganggu. "Publik Indonesia tentu akan marah," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Terkait Wilders, ia juga menduga penundaan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda adalah bentuk kekhawatiran pemerintah RI terhadap ulah Wilders, sekalipun tidak ada ancaman terbuka dari Wilders.

Ikuti Whatsapp Channel Republika