REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sikap Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat yang menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dinilai Pakar Otonomi Daerah dari Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum, sebagai tindakan yang tidak etis. Apalagi yang menjadi topik pertemuan adalah otonomi khusus di Papua. "Sebetulnya tidak etis kalau bicara hubungan Internasional. Kita seharusnya saling menjaga kedaulatan negara," ujar Irfan ketika dihubungi Republika, Rabu (6/10).
Akan tetapi, jika melihat konstitusi yang dianut Amerika, memang ada peluang untuk mengadakan pembicaraan dengan sebuah kelompok masyarakat di luar negaranya. Konsitusi Amerika bersifat terbuka, sehingga memungkinkan jika ada kelompok masyarakat yang meminta menjadi bagian dari negara bagiannya. "Senatnya bisa langsung merespon tuntutan masyarakat itu," kata Irfan.
Ini sesuai dengan konsep negara Amerika yang menganut sistem federal. Tapi untuk menjalankan aturan tersebut, Amerika juga harus melihat apakah masyarakat tersebut sudah menjadi bagian sebuah negara atau tidak. Jika sudah menjadi bagian suatu negara, Amerika harus menghormati kedaulatan negara tersebut.
Lalu terkait tindakan Dubes Amerika yang menemui pimpinan MRP, seharusnya Amerika berhubungan dulu dengan pemerintah Indonesia. Apalagi jika benar yang dibicarakan adalah tentang otonomi khusus. "Kalau Amerika langsung memainkan hubungan dengan elit Papua, itu tidak etis," tegas Irfan lagi.
Namun, lebih lanjut, Irfan juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dubes Amerika tersebut bisa menjadi kritik bagi Pemerintah Indonesia. Selama ini pengelolaan pemerintah tentang hubungan pusat dan daerah memang belum tergarap dengan baik. "Kita ini memang ada persoalan pola hubungan ini. Sehingga gampang elemen internasional mengintervensi," tuturnya.
Pola hubungan yang belum tergarap dengan baik, diiringi dengan besarnya kewenangan di daerah, akan membuat masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah dengan mudah mendapatkan intervensi internasional. Oleh karena itu, terkait tindakan Dubes Amerika tersebut, Irfan mendesak pemerintah untuk melayangkan surat ke Pemerintah Amerika Serikat atau menegur Dubesnya dan juga para pimpinan MRP tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika