REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah menegaskan segera melakukan penjadwalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda setelah proses pengadilan di negara itu sudah selesai. Proses pengadilan yang dimaksud adalah sidang tentang masalah hak asasi manusia di Indonesia yang diduga berujung pada upaya penangkapan Presiden ketika berada di Belanda.
"Kita tinggal menunggu proses pengadilan selesai," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/10). Sidang itu menjadi alasan penundaan kunjungan Presiden ke Belanda pada saat detik-detik keberangkatan di Bandara Halim Perdanakusumah, Selasa (5/10).
"Ini salah satu hal yang sedari awal kunjungan itu tidak bisa dilakukan," kata dia.
Dalam perkembangan yang terjadi tiga hari terakhir menyebabkan pemerintah harus berpikir ulang terkait kunjungan Presiden ke Belanda, yakni berpikir bagaimana memaksimalkan kunjungan pada kondisi di Belanda tidak kondusif. "Reaksi awal yang disimpulkan, mereka berharap bahwa apabila penggelaran sidang yang akan dilakukan dalam waktu dua atau tiga hari ke depan itu tuntas, ada satu perubahan kepastian tanggal keberangkatan," kata Faizasyah.
Persiapan untuk penjadwalan ulang kunjungan Presiden memperhatikan kemajuan proses hukum itu sendiri.
Mengenai kabar bahwa Ratu Beatrix tersinggung dengan keputusan Presiden, Faizasyah mengatakan, "Interpretasi bisa beragam ya, apa yang kita sudah diputuskan pemerintah sudah mendapatkan dukungan publik yang begitu besar di dalam negeri.''
Saat ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana masyarakat di dalam negeri menilai kebijakan yang dibuat pemerintah. "Kembali ke pihak Belanda sendiri bisa memaklumi bahwa kita menangkap evaluasi yang dilakukan oleh perwakilan sudah banyak reaksi yang terlalu mempermasalahkan secara ekstrim," katanya. Apa yang terjadi sekarang ini, menurut Faizasyah, bukan suatu isu yang besar di Belanda.
Presiden sudah mengirim surat resmi kepada PM Belanda untuk memberikan penjelasan rasional mengapa kunjungan ini tidak tepat waktu untuk dilakukan sekarang. Surat itu juga menegaskan kembali penundaan ini justru baik untuk hubungan bilateral ke depan. Dengan demikian, satu kunjungan yang fokus pada hubungan dua negara tidak direcoki oleh masalah-masalah yang bisa menggerogoti substansi pembahasan.
Faizasyah tidak melihat adanya reaksi negatif di Belanda. "Kita tidak bicara reaksi negatif ya, bisa saja ada beberapa pihak dan secara garis besar kita mencatat tidak banyak reaksi negatif," katanya. Perkembangan politik di Belanda sendiri, kata dia, saat ini masih disibukkan pembentukan koalisi pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika