REPUBLIKA.CO.ID,MANADO--Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, menganggap tepat langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan keberangkatannya ke Belanda. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri diminta segera berkomunikasi dengan pemerintah Belanda dan menjadwal ulang kepergian SBY.

Dalam kunjungan kerjanya ke Manado, Rabu (5/10), Irman mengatakan pembatalan itu sangat tepat. Pembatalan justru harus dilakukan demi menjaga hubungan dua negara. ''Kita tidak mau presiden sampai dipermalukan oleh pengadilan sana,'' katanya. Irman meyakini masyarakat Indonesia pun tidak akan mau melihat presidennya, simbol negara, dipermalukan harga dirinya di luar negeri.

Langkah presiden kemudian dikatakannya perlu didukung dan diberi apresiasi. ''Selanjutnya Kementerian Luar Negeri harus menjalin komunikasi menentukan jadwal yang tepat agar presiden bisa ke Belanda,'' ucapnya.

Irman menilai, pembatalan juga pasti dilakukan setelah mendengarkan data dari kementerian terkait serta Badan Intelijen Negara. Informasi yang dikatakannya tidak semua bisa dipaparkan ke publik.

Kemarin, SBY tiba-tiba membatalkan kunjungannya ke Belanda. Rombongan yang sudah berada di pesawat di bandara Halim Perdanakusumah kemudian turun kembali. Alasan pembatalan terkait berjalannya pengadilan HAM yang diajukan sekelompok masyarakat, termasuk RMS. Salah satu tuntutannya adalah mempercepat proses pengadilan dan meminta SBY ditangkap karena dianggap bertanggung jawab terhadap pemukulan anggota RMS oleh Densus 88.

Ikuti Whatsapp Channel Republika