REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mendukung putusan presiden untuk membatalkan kunjungannya ke negeri Belanda. Dalam akun twitter pribadinya, ia menekankan pentingnya Kementerian Luar Negeri segera memanggil Duta Besar Belanda untuk Indonesia. "Kemlu perlu sgr memanggil Dubes Belanda di Jakarta untuk jelaskan apa yg terjadi di Belanda dan bgm posisi pemerintah Belanda atas hal tsb," tulisnya.

Sebagai negara yang banyak "hutang sejarah" terhadap Indonesia, kata Anas, mestinya Belanda memahami harga diri dan martabat bangsa Indonesia yg lama dijajahnya.  Ia juga menyebut Belanda kurang "mengamankan" keadaan dan tidak menghormati tamu negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana kepergian rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negeri Belanda secara mendadak ditunda. "Demi harga diri bangsa saya batalkan kunjungan ke Belanda," tegas Presiden SBY. Ia memberikan keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/10).

"Bagi saya kalau ada kepala negara berkunjung ke negara lain, ada unjuk rasa itu biasa. Ada ancaman itu biasa, tidak boleh surut kalau persoalannya seperti itu. Tapi yang saya tidak bisa terima ketika atas undangan Ratu Belanda dan PM Belanda pada saat itulah digelar pengadilan yang mana menuntut ditangkapnya presiden," tutur SBY.

SBY menjelaskan pada hari-hari terakhir tengah terjadi aksi unjuk rasa di Den Haag, Belanda yang di dalamnya mengajukan tuntutan di pengadilan untuk mempersoalkan pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia. Bahkan mereka meminta kepada pengadilan agar menangkap presiden Indonesia ketika datang ke Belanda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika