REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ingin 'menyandera' atau memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu reshuffle kabinet. "Reshuffle itu Presiden punya kewenangan, silahkan dinilai kabinet, kita seperti apa, kita sadar betul, itu kewenangan Presiden. Kita tidak ingin 'menyandera' Presiden," katanya di Jakarta, Kamis (30/9).
Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini tidak memikirkan komposisi kabinet nanti bila ada reshuffle. "Kami nggak prinsip begitu-begitu. Silahkan saja," imbuhnya.
Sebelumnya isu reshuffle kabinet beredar luas seiring dengan pernyataan beberapa elit politik. Isu reshuffle kabinet juga berhembus keras seiring dengan tentang laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengenai kinerja menteri. Laporan tersebut mengungkapkan beberapa menteri mendapatkan 'rapor merah' atau nilai buruk.
Saat ini, enam partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah menempatkan kadernya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. PPP dalam Kabinet Indonesia Bersatu II itu menempatkan dua kadernya yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Soeharso Monoarfa. Partai Golkar mendapatkan tiga menteri di Kabinet Indonesia bersatu II meski partai berlambang beringin ini sebelumnya tidak mengusung pasangan SBY-Boediono dalam pemilihan presiden.
Sementara PKS mendapatkan empat menteri, sedangkan PAN menempatkan tiga menteri dan PKB dua menteri. Demokrat sebagai partai pemenang menempatkan enam kadernya di Kabinet Indonesis Bersatu II dan dua orang tim kampanye SBY-Boediono yaitu Djoko Suyanto untuk posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Gamawan Fauzi untuk Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menilai perombakan kabinet secara drastis yang mengubah komposisi partai politik di kabinet akan membuat pemerintah kerepotan dalam mengendalikan parlemen. "Keseimbangan menjadi perhatian utama, komposisi menjadi sangat penting. Kalau ada pergeseran akan sangat sedikit, pergeseran drastis hanya akan membuat kerepotan pemerintah dalam mengendalikan parlemen," tutur Dodi Ambardi.
Ia mengatakan, perombakan kabinet bisa saja dilakukan, namun akan mempertimbangkan komposisi partai politik di Kabinet yang saat ini telah ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika