REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak membawa masalah perbatasan dalam forum internasional. Kedua negara setuju agar persoalan perbatasan diselesaikan secara bilateral. Kesapakatan itu dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York beberapa hari lalu.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis (30/9). "Baik Indonesia Malaysia sepakat kita menyelesaikan permasalahan secara bilateral, langsung, karena tidak ada alasan untuk tidak komunikasi," kata Marty usai bertemu Presiden.
Marty menambahkan, setiap masalah justru harus diselasaikan dengan komunikasi. "Pesan utama yang ditegaskan adalah setiap permasalahan apa pun yang dihadapi kedua negara diselesaikan dengan dialog melalui perundingan, salah satunya cara yang ditempuh kedua negara," kata Marty menegaskan.
Dalam kaitan itu, kedua negara membahas intensifikasi perundingan perbatasan, "Pihak Malaysia setuju dengan pandangan Indonesia bahwasanya prioritas akan diberikan kepada penyelesaian perundingan perbatasan di Laut Sulawesi maupun di Selat Singapura," kata Marty. Prioritas itu diselesaikan dengan pendekatan khusus.
"Pendekatannya adalah mencapai kesepakatan pada bidang dan segmen-segmen di mana potensinya besar supaya ada terciptakan momentum yang baik," katanya. Menurut Marty, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan pertemuan tingkat teknis pada Oktober atau November 2010 ini dan pertemuan tingkat Menlu pada Desember.
Marty juga melaporkan kepada Presiden bahwa pihak Malaysia setuju dengan usulan Indonesia agar dibentuk forum baru, yakni Forum Pengelolaan Perbatasan. "Jadi, bukan saja membahas delimitasi perbatasan, melainkan juga masalah pengelolaan perbatasan, misalnya masalah hubungan antarmasyarakat di perbatasan," katanya.
Menurut Marty, forum itu bersifat menyeluruh, sehingga bukan semata perundingan perbatasan. "Ini menunjukkan betapa intensifnya pendekatan kita dengan Malaysia, bukan hanya perbatasan delimitasinya, tapi juga pengelolaan perbatasan," kata Marty. Forum itu tidak mengesampingkan forum Joint Border Commitee (JBC).
"Joint Border Commitee itu kan tingkat teknis, khususnya mengenai masalah delimitasi, tapi yang ini (Forum Pengelolaan Perbatasan) lebih menyeluruh sifatnya. Kita lagi memastikan bertekad untuk bertemu di setiap kesempatan apakah secara khusus, apa di sela-sela persidangan tertentu," kata Marty menjelaskan.
Marty menambahkan, Indonesia dan Malaysia tidak harus berbicara ketika ada permasalahan saja, karena ketika tidak ada masalah pun bisa duduk bersama untuk membahas masalah bilateral. Oleh karenanya, akan banyak pertemuan semacam ini untuk mengelola permasalahan. Pekan ini, Marty akan mewakili Presiden dalam Pertemuan Asia dan Eropa (Asem) di Brussel.
Forum ini, kata Marty, bisa melibatkan banyak instansi dan kementerian. Indonesia dan Malaysia, kata dia, banyak permasalahan yang perlu dikelola, namun permasalahan itu tidak selalu digambarkan sebagai tantangan, tapi juga sebagai peluang. "Jangan sampai setiap saat kita bertemu kalau ada permasalahan baru bertemu. Justru, kita identifikasi peluang-peluang yang ada di kedua negara," katanya. ikh
Ikuti Whatsapp Channel Republika
