Rabu 22 Sep 2010 00:17 WIB

Calon Kapolri Pengganti BHD Sebaiknya yang Senior

Kapolri
Foto: Edwin/Republika
Kapolri

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan menyerahkan nama calon Kapolri Pengganti Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang paling senior diantara calon lainnya.

"Sebaiknya utamakan yang senior dan ini demi keharmonisan di tubuh kepolisian sendiri," imbuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sumut H Alamsyah Hamdani, Selasa (21/9).

Saat ini beredar dua nama yang disebut-sebut telah diusulkan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri kepada Presiden Yudhoyono untuk menggantikan dirinya. Kedua nama itu masing-masing Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi Imam Soedjarwo.

Dipandang dari senioritas, Nanan yang angkatan 78 lebih senior ketimbang Imam yang angkatan 80. Kendati demikian, menurut anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD ini, kedua calon sesungguhnya sama-sama layak dan dinilai memiliki kemampuan yang sama untuk memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di tubuh Polri.

Hanya saja, ia tetap berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih mengutamakan senioritas dalam mengusulkan calon Kapolri. "Tentu semua itu (dalam mengusulkan) hak prerogratif Presiden. Tapi kita tetap berharap senioritas tetap menjadi pertimbangan dalam pengusulan nama calon Kapolri, apalagi juga masih cukup banyak perwira tinggi di jajaran Polri yang lebih senior ketimbang keduanya," tuturya lagi.

Pada bagian lain, politisi PDI Perjuangan itu juga berharap, dalam penegakan hukum Kapolri baru nantinya bisa bebas dan melepaskan diri dari pengaruh dan intervensi demi kepentingan kekuasaan. "Di mana pun di dunia ini, polisi memang cenderung gampang diintervensi oleh kekuasaan. Tapi intervensi dipandang boleh-boleh saja sepanjang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan penguasa," tegasnya.

Alamsyah Hamdani yang sebelumnya seorang advokat juga berharap Kapolri baru tidak dijadikan alat kekuasaan. "Penegakan hukum harus bebas intenvensi. Karenanya kita sangat-sangat berharap Kapolri baru nanti bisa menempatkan diri sedemikian rupa bagi penegakan hukum di negara kita, sehingga dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang profesional bisa ditumbuhkan lagi," tandas dia.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement