REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengakui kunjungan luar negeri yang wajib dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang bertambah. Dari sebelumnya hanya dua pertemuan multilateral, pada tahun ini menjadi lima pertemuan, yaitu dua kali ASEAN Summit, satu kali APEC Summit, dan dua kali G-20 Summit.

''Jadi memang tak terhindarkan, itu sifatnya wajib untuk diikuti,'' kata Hatta sebelum mengikuti Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/9). Meski agenda ke luar negeri bertambah, namun sudah dilakukan banyak efisiensi di tingkat teknis.

Menurut Hatta, salah satu penghematan yang dilakukan adalah mengurangi jumlah rombongan yang menyertai Presiden. ''Sebetulnya, kalau kita lihat, jauh sudah dikurangi, yang berangkat dikurangi,'' kata Hatta menegaskan.

Menurut Hatta, Presiden sudah berkali-kali menyampaikan, apabila APBN naik, maka sebaiknya yang meningkat itu adalah anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. ''Tidak otomatis harus anggaran-anggaran perjalanan dinas itu juga naik,'' ujarnya.

Mengenai data yang dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa anggaran kunjungan kerja Presiden tergolong paling tinggi, Hatta belum bisa berkomentar. ''Kalau dikatakan sampai sekian triliun, saya belum tahu angka persisnya. Nanti kita cek,'' ujar Hatta berjanji.

Hatta menambahkan, arahan Presiden itu sudah jelas, kalau APBN naik dari tahun ke tahun, bukan berarti anggaran-anggaran yang bersifat rutin juga otomatis naik, bisa saja itu stagnan atau turun. Pemerintah justru ingin menurunkan anggaran-anggaran yang berkaitan dengan belanja-belanja rutin dan kebutuhan aparatur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika