REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Juru bicara kepresidenan, Julian A Pasha, menyesalkan data lansiran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut Kepresidenan tergolong boros dalam menggunakan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Julian, anggaran untuk kunjungan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu bersisa.
"Ini bentuk penghematan yang kongkrit, semangatnya efisiensi," kata Julian, Ahad (19/9). Dia mengatakan, tidak fair jika anggaran perjalanan luar negeri Presiden dibandingkan dengan DPR dan disebut paling boros. Menurut dia, keuntungan (benefit) dari hasil perjalanan Presiden ke luar negeri itu tidak ternilai.
Berdasarkan data yang diolah Fitra, pada DIPA APBN 2010 di 13 kementerian/lembaga, Kepresidenan memiliki Pagu anggaran kunjungan luar negeri tertinggi, yakni Rp 179 miliar. Sedangkan, anggaran kunjungan luar negeri DPR Rp 170 miliar. Salah satu penyebabnya, setiap keberangkatan Presiden menggunakan pesawat sewaan dan membawa rombongan besar.
"Semua itu termasuk dalam anggaran operasional Presiden. Tahun-tahun lalu, perlu diketahui publik, bahwa anggaran Presiden yang dialokasikan untuk itu ada sisa dan dikembalikan ke negara," kata Julian. Dia mengatakan, intensitas perjalanan Presiden ke luar negeri itu tidak dibuat-buat, tapi dengan pertimbangan matang, sehingga jelas arah dan tujuannya.
"Bukan sekadar perjalanan yang tidak ada arah dan tujuan, (tapi) perjalanannya jelas punya muatan kepentingan nasional," kata Julian. Dia mencontohkan, setiap melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden selalu menyepakati nota kesepahaman (MoU), letter of intent (LoI), dan kesepakatan lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional.
Penghematan anggaran juga dilakukan di tataran teknis. Julian mengambil contoh, kunjungan Presiden ke Norwegia dibuat seefisien mungkin karena perjalanan cukup jauh hingga belasan jam. "Banyak meeting dilakukan, tidak ada kesempatan istirahat," kata dia. Semua agenda dijalankan penuh tanggung jawab, tidak ada unsur hiburan.
Dalam menghemat anggaran kunjungan ke luar negeri, kata Julian, Presiden pun kadang terlibat langsung. "Presiden memilih kegiatan mana saja yang benar-benar perlu, (sedangkan) yang tidak perlu atau tidak urgent tidak akan dilakukan," kata Julian. Anggaran untuk satu kegiatan Presiden ke luar negeri, kata dia, biasanya hanya terpakai setengahnya.