REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggaran kunjungan ke luar negeri anggota DPR tahun anggaran 2010 naik tujuh kali lipat jika dibandingkan periode sebelumnya (tahun anggaran 2005). Dana paling besar terserap pada kunjungan luar negeri dari fungsi legislasi.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang lain, mencatat anggaran yang digunakan DPR untuk 'plesir' pada tahun ini lebih dari Rp 162 miliar. Angka tersebut naik tujuh kali lipat dari tahun 2005 yang hanya Rp 23,6 miliar.

Besaran anggaran tersebut didapatkan dari masing-masing fungsi yang diemban DPR. Yaitu, fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, membangun kerjasama internasional, dan fungsi lainnya. Dari keempat fungsi tersebut, kenaikan paling tinggi terjadi pada fungsi legislasi. Angka kenaikannya mencapai 76 kali lipat. Dari yang hanya Rp 968, 450 juta menjadi sekitar Rp 73,4 miliar.

"Kami melihat DPR tidak punya sense of crisis,'' ujar peneliti TII, Kumba Digdowiseiso, dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Kamis (16/9). Menurutnya, DPR telah menghamburkan uang rakyat di tengah persoalan kemiskinan yang mencapai 32 juta jiwa, sebanyak 9,8 juta orang Indonesia menganggur, dan pelayanan kesehatan yang rendah. Selain itu, dari sisi kinerja, DPR yang merencanakan membahas 70 Rancangan Undang Undang (RUU) di tahun ini, baru 7 RUU saja yang dikerjakan.

Di tengah problematika itu, DPR kembali melakukan perjalanan keluar negeri untuk membahas RUU Pramuka (Belanda dan Norwegia) dan RUU Holtikultura (Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan). "Dari substansi rancangan UU ini, patut dipertanyakan. Seharusnya tidak perlu dilakukan studi banding," kata Kumba.

Anggota DPR bisa memberdayakan staf ahli yang memang sudah disediakan. Apalagi, kunjungan luar negeri DPR selama ini tidak dirasakan manfaatnya. Proses pelaporannya pun tidak akuntabel dan tidak transparan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika