REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta mengatakan, pembangunan gedung baru DPR harus ditunda dan dikaji ulang. Hal itu perlu dilakukan karena saat ini juga bergulir wacana pemindahan ibu kota negara oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

''Untuk itu penundaan tersebut perlu dilakukan, kalau memang terjadi pemindahan tersebut, kami akan membangun gedung dua kali dan itu akan memboroskan keuangan negara sehingga pembangunan gedung tersebut tidak lagi masuk prioritas,'' kata Anis saat dijumpai di Gedung DPR, Selasa (7/9).

Selain itu, kata Anis, yang diperlukan DPR saat ini adalah tim pendukung, seperti budget house dan law center, bukan gedung baru, karena gedung yang ada masih cukup memadai. ''Cuma yang kurang justru adalah staf ahli,'' jelasnya.

Sementara, ujar Anis, pegawai DPR di bawah Sekjen DPR justru terlalu banyak, jumlahnya sekitar 1.500 orang, sehingga mengambil tempat yang cukup luas. Di sisi lain, tenaga fungsional yang dibutuhkan DPR masih sangat kurang. ''Yang paling penting dilakukan oleh DPR dibanding bangun gedung baru adalah sistem penganggaran yang dinilai inefisiensi sehingga sistem penganggaran perlu diubah,'' cetusnya.

Penundaan ini, kata Anis, sejalan dengan keputusan rapat pimpinan di DPR, Senin (6/9), termasuk sikap fraksi PKS yang juga menganggap pembangunan gedung baru DPR belum prioritas.

Sebenarnya, tutur Anis, sebelum ada sosialisasi pembangun gedung, pernah dilakukan pertemuan tiga pimpinan lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPD. Karena lembaga-lembaga inilah yang paling tepat dan sehat dalam menetapkan  grand desain pembangunan gedung tersebut. Termasuk pertemuan dengan presiden untuk membicarakan pemanfaatan tanah bekas Taman Ria Senayan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika